 |
| Presiden Prancis Macron - Courtesy of Reuters |
Dua tahun sebelum masa jabatannya, Macron berada di bawah tekanan untuk memadamkan hampir enam bulan demonstrasi "rompi kuning" yang telah membawa malapetaka mingguan ke kota-kota di seluruh negeri. Langkah pertama ditawarkan Desember lalu dan bernilai 10 miliar euro ($11,13 miliar) gagal menenangkan kemarahan di kalangan pekerja berpenghasilan rendah.
Macron yang berusia empat puluh satu tahun, yang telah berjuang untuk menyingkirkan “presiden kaya” yang memiliki hubungan dengan masa lalunya sebagai seorang bankir investasi, mengatakan ia menginginkan pemotongan pajak penghasilan yang “signifikan”, yang menurutnya akan dibiayai dengan menutup celah beberapa perusahaan yang diuntungkan.
Dia mengatakan pengeluaran pemerintah juga akan diperas dan warga Prancis harus bekerja lebih lama.
Pemotongan pajak, yang terjadi pada saat Prancis berjuang untuk menjaga defisit anggarannya dalam pengawasan dan tetap berpegang pada aturan Uni Eropa, akan bernilai sekitar 5 miliar euro, katanya.
“Kita harus bekerja lebih banyak, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Warga Prancis bekerja jauh lebih sedikit daripada tetangganya. Kita perlu debat nyata mengenai hal ini,” kata Macron kepada wartawan yang berkumpul di aula berlapis emas di Istana Elysee, berbicara dari belakang meja.
Dengan 'pengunjuk rasa rompi kuning' sering mengutuk elitisme lembaga politik itu, Macron mengatakan ia juga ingin membuat warga Prancis lebih terlibat dalam proses demokrasi dengan membuatnya lebih mudah untuk mengadakan referendum mengenai beberapa masalah.
Dorongan baru untuk mendesentralisasi pemerintahan, melepaskan diri dari metode 'terpusat' di mana semua hal diputuskan di Paris, juga akan dilakukan dalam waktu satu tahun, dan tidak ada lagi sekolah atau rumah sakit yang akan ditutup tanpa dukungan dari walikota setempat.
Meskipun jumlah demonstran telah menurun sejak puncaknya pada bulan November, para pemrotes bentrok dengan polisi selama 23 minggu berturut-turut pada Sabtu lalu, dengan kerusuhan berkelanjutan yang memiliki efek merugikan pada bisnis, pariwisata dan ekonomi.
Tanggapan hari Kamis adalah hasil dari debat nasional selama tiga bulan, di mana Macron menyingsingkan lengan bajunya untuk membahas isu-isu dari pajak tinggi hingga demokrasi lokal dengan kelompok-kelompok warga di pertemuan 'balai kota' di seluruh negeri.
Dijuluki "debat besar," debat itu juga melibatkan satu pertemuan di mana ia berdebat tentang masalah negara dengan para filsuf sampai melebihi tengah malam.
Terlepas dari kritik yang ditujukan kepadanya, dan peringkat jajak pendapat yang turun menjadi sekitar 30 persen, Macron tetap pada platform kebijakannya pada hari Kamis, mengatakan pemerintahnya telah melaksanakan banyak reformasi dan akan terus berjalan.
“Saya bertanya pada diri sendiri: Haruskah kita menghentikan semua yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir? Apakah kami salah belok? Saya percaya sebaliknya,” katanya.
Pemberontakan jalanan 'rompi kuning' meletus karena kenaikan pajak diesel yang direncanakan November lalu, tetapi dengan cepat berubah menjadi serangan balasan yang lebih luas terhadap ketidaksetaraan dan elit politik yang dianggap telah kehilangan kontak dengan pemilih biasa.
Macron, yang meraih kekuasaan menjanjikan untuk "mengubah Prancis" dan "manaikkan upah kerja," telah melihat agenda reformasi ambisiusnya tergelincir - atau setidaknya terlempar dari target - oleh kerusuhan ini. Reformasi pensiun dan asuransi pengangguran yang direncanakan untuk 2019 sejauh ini hanya membuat sedikit kemajuan.
Macron mengatakan bahwa reformasi pensiun akan disampaikan kepada kabinet musim panas ini dan bahwa peningkatan masa depan dalam pensiun terendah akan diindeks dengan inflasi, upaya lain untuk membantu pekerja yang berpenghasilan rendah.
Sumber: Click Disini
0 komentar:
Posting Komentar