 |
| Plakat dukungan kepada al-Sisi - Courtesy of AP Images/Amr Nabil |
Pada 16 April 2019, Parlemen menyelesaikan dan menyetujui amandemen, yang diusulkan oleh blok pro-pemerintah pada awal Februari. Pada 17 April, Otoritas Pemilihan Nasional mengatakan referendum publik ditetapkan dari 19-22 April. Draf amandemen resmi hanya diterbitkan dalam Lembaran Negara resmi pada tanggal 18 April. Pemungutan suara berlangsung di tengah penangkapan massal yang sedang berlangsung dan penindasan tanpa henti terhadap kebebasan mendasar, termasuk saat ini menargetkan mereka yang menyerukan boikot atau menolak amandemen. Mengingat penindasan yang sedang berlangsung, dan bahwa oposisi politik di Mesir telah menyusut ke kehadiran nominal, pemungutan suara yang bebas dan adil tidak mungkin terjadi.
"Amandemen ini bertujuan untuk meredam aspirasi rakyat Mesir untuk hidup bermartabat dan di bawah aturan hukum," kata Michael Page, wakil direktur Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch. "Pihak berwenang harus segera menghentikan upaya untuk meloloskan amandemen ini dengan mengancam, menghilangkan, dan menganiaya para kritikus dan pembangkang yang damai."
Parlemen dengan 596 kursi, yang didominasi oleh anggota yang setia kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi dan yang secara rutin membuat stempel keputusan pemerintah, meloloskan amandemen dengan pemungutan suara 531 melawan 22. Selama sesi “dialog sosial” Parlemen, hanya sedikit kritik yang diizinkan ikut serta dalam diskusi tentang amandemen.
"Amandemen tersebut merupakan serangan mencolok terhadap aturan hukum dan independensi peradilan di Mesir. Jika diadopsi, mereka akan secara efektif menempatkan militer di atas hukum dan Konstitusi dan memperkuat subordinasi eksekutif badan peradilan dan penuntutan,” kata Said Benarbia, Direktur MENA ICJ.
Amandemen awal akan memungkinkan al-Sisi untuk mencalonkan diri selama dua periode enam tahun, setelah masa jabatan kedua saat ini. Amandemen terakhir akan memungkinkan dia mencalonkan diri untuk satu periode tambahan dan juga memperpanjang masa jabatannya saat ini dari empat menjadi enam tahun, sebuah langkah yang mengundang kecaman di Mesir. Amandemen tersebut sangat meresahkan mengingat penindasan luas terhadap kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul dan hak untuk partisipasi politik, yang semua hal yang penting untuk pemungutan suara publik yang bebas dan adil.
Koalisi 10 partai politik sekuler dan kiri menyerukan untuk menolak amandemen. Laporan berita lokal mengatakan bahwa jaksa penuntut umum sedang menyelidiki seorang tokoh politik oposisi, Hamdeen Sabbahy, karena "memicu kekacauan" dan menghina negara karena penentangannya terhadap amandemen. Pihak berwenang juga telah memulai kampanye kotor yang agresif terhadap beberapa aktivis dan aktor pemenang penghargaan, dan sedang menjajaki potensi penuntutan mereka setelah partisipasi mereka dalam upaya advokasi publik tentang situasi hak asasi manusia Mesir di Washington, DC dan ibu kota Eropa pada bulan Maret.
Pada bulan Februari dan Maret saja, pihak berwenang menangkap atau menuntut lebih dari 160 pembangkang atau yang dianggap pembangkang, menurut pengacara hak asasi manusia Mesir yang berbicara dengan Human Rights Watch. Pihak berwenang juga secara singkat menangkap tokoh oposisi lainnya, Mamdouh Hamza, seorang pengusaha, pada 16 Februari, menuduhnya "menerbitkan berita palsu" dan mengutip posting penting di akun Twitter-nya. Mereka membebaskannya dengan jaminan beberapa jam kemudian. Surat kabar Al-Araby al-Jadeed mengatakan bahwa tokoh-tokoh oposisi lainnya telah menerima "ancaman."
Pada 10 April, pihak berwenang memblokir situs web kampanye independen, “Batel,” yang, dalam konteks referendum, dapat diterjemahkan sebagai “batal.” Orang Mesir yang tinggal di luar negeri memulai kampanye, mengundang orang Mesir untuk mendaftarkan suara “Tidak” secara online . Akses ke situs itu diblokir di Mesir hanya beberapa jam setelah diluncurkan, tetapi kampanye masih berhasil mengumpulkan puluhan ribu pemilih "Tidak" dalam beberapa hari.
Pihak berwenang memblokir tujuh situs web alternatif lain yang dibuat untuk kampanye menghindari upaya untuk memblokir akses di Mesir. Dalam upaya mereka untuk memblokir akses ke kampanye, pihak berwenang telah memblokir sekitar 34.000 situs web, menurut situs web pemantauan internet. Sejak pertengahan 2017, pihak berwenang telah memblokir akses ke ratusan situs web termasuk sebagian besar situs web berita independen dan beberapa situs organisasi hak asasi manusia.
Situs web berita independen Mada Masr melaporkan pada 10 Februari bahwa otoritas keamanan menginstruksikan media arus utama di Mesir untuk tidak melaporkan amandemen, dan khususnya untuk tidak memberikan liputan kepada para kritikus. Mada Masr juga melaporkan bahwa, setidaknya sejak Desember 2018, pertemuan antara staf dari kantor al-Sisi dan pejabat intelijen telah diadakan di Badan Intelijen Umum "hampir setiap hari," untuk mendorong amandemen tersebut, dan hal itu usulkan oleh putra al-Sisi sendiri yang menjabat sebagai perwira intelejen senior.
Beberapa hari setelah anggota parlemen mengusulkan amandemen, plakat yang mendukung, tanda-tanda, dan papan iklan didirikan di seluruh negeri. Pada 16 April, Mada Masr, mengutip para saksi di Kairo Timur, melaporkan bahwa otoritas keamanan telah mendesak pemilik bisnis untuk memasang tanda-tanda itu. Pemerintah membantah memberikan denda pada mereka yang menolak, tetapi pihak berwenang menolak untuk mengizinkan protes oposisi pada 27 Maret, dengan dalih "ancaman keamanan."
Situs web al-Mashhad juga menerbitkan memo yang bocor dari para hakim Dewan Negara, badan yang berisi Mahkamah Administratif Tertinggi, kepada Parlemen, yang mengatakan bahwa amandemen itu "menghancurkan independensi peradilan." Wakil ketua dewan kehakiman, Hakim Samir Yousef, kemudian mengkonfirmasi bahwa ia yang menyusun memo itu.
Sumber: click disini
0 komentar:
Posting Komentar