service office di jakarta .adv - Pentagon terpaksa mengakui pada bulan Desember bahwa tim pasukan komando AS telah pergi ke Libya setelah mereka diusir dari negeri tersebut oleh pasukan lokal yang memposting foto dari tentara AS di Facebook.
Amerika Serikat masih memiliki "kehadiran kecil" pasukan khusus mereka di Libya yang bertugas untuk mengidentifikasi pemain dan kelompok mana yang mungkin bisa membantu Amerika Serikat dalam misinya untuk memerangi Negara Islam (ISIS/IS), juru bicara Pentagon Peter Cook mengatakan kepada wartawan.
Mengeksploitasi kekosongan kekuasaan di Libya, para militan telah membentuk pijakan dari Negara Islam di negara Afrika Utara, khususnya di kota pesisir Sirte.
"Kehadiran kecil pasukan AS ini telah berusaha untuk mengidentifikasi pemain di lapangan, dan mencoba mencari tahu apa motif mereka dan apa yang mereka coba lakukan," kata Cook.
"Pasukan ini adalah untuk memberi kita gambaran yang lebih baik dari apa yang terjadi," tambahnya. "Karena kita tidak memiliki gambar yang besar, dan ini adalah salah satu cara dimana kita mampu mendapatkan data intelijen yang lebih baik dari apa yang terjadi di sana."
Kehadiran pasukan AS ini tidak permanen, Cook mengatakan, menekankan bahwa pasukan elit AS tidak akan melatih mitra lokal, seperti yang telah menjadi fokus di negara lain yang bergulat melawan ISIS.
Teman Amerika Serikat, Italia dan tetangga Libya menyetujui pada hari Senin untuk mempersenjatai pemerintah persatuan di negara yang dilanda perang untuk melawan ancaman ISIS.
25-anggota telah sepakat untuk membebaskan Pemerintah persatuan Nasional dari embargo senjata PBB yang diberlakukan untuk menghentikan konflik Libya, kata Menteri Luar Negeri AS John Kerry.
Namun Pentagon belum mengeluarkan perintah tertentu kata Cook.
Perancis Mendesak Kehati-hatian Atas Pasokan Senjata ke Libya
Perancis kemarin mendesak kehati-hatian atas pasokan senjata kepada pemerintahan baru persatuan Libya, mengatakan operasi angkatan laut Uni Eropa harus memastikan bahwa senjata tidak jatuh ke tangan yang salah."Seperti yang telah diputuskan... di Wina, adalah penting untuk membantu pemerintah persatuan nasional untuk mengontrol dan menjamin keamanan wilayah Libya," kata kementerian luar negeri Perancis dalam sebuah konferensi pers online.
Tetapi menekankan bahwa hanya pemerintah yang didukung PBB pimpinan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj yang sah yang mendapat pengecualian untuk embargo senjata, kata kementerian luar negeri.
"Embargo senjata harus dipertahankan. Perancis ingin amanat (EU Operasi Sophia melawan penyelundupan manusia) diperluas untuk mencakup ini."
Perancis dan Inggris sedang mempersiapkan rancangan resolusi di PBB untuk mengizinkan kapal Uni Eropa di Mediterania untuk mencegat kapal-kapal yang dicurigai membawa senjata ke Libya, demikian menurut para diplomat, Senin.
Embargo senjata PBB diberlakukan pada negara Afrika utara pada tahun 2011, ketika terjadi pemberontakan terhadap Muammar Qaddafi.
Resolusi PBB juga akan meminta kekuatan angkatan laut dengan nama sandi Operasi Sophia untuk melatih penjaga pantai Libya.
sumber: al-arabiya
0 komentar:
Posting Komentar