Krisis meningkat minggu ini dengan pembatalan dua sesi voting di parlemen terkait perombakan kabinet yang direncanakan oleh Abadi sebagai bagian dari gerakan anti-korupsi.
Perseteruan antara anggota parlemen pecah pada Rabu, sehari setelah usaha pemungutan suara pertama. Setelah pembatalan voting suara kedua pada Kamis puluhan anggota parlemen saling mencemooh dan menunjukkan penentangan.
"Konflik telah melumpuhkan parlemen dan bisa menghambat kerja pemerintah, berdampak pada operasi heroik untuk membebaskan kota dan desa-desa kami (dari ISIS)," kata Abadi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis.
Irak, eksportir OPEC besar yang mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia, mendapatkan peringkat ke-161 dari 168 negara pada Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.
Korupsi menjadi isu utama setelah harga minyak dunia runtuh dua tahun lalu, anggaran negara semakin menyusut pada saat negara itu membutuhkan tambahan penghasilan untuk berperang melawan Negara Islam, kelompok ultra-garis keras Sunni yang mengontrol sejumlah bagian utara dan barat Irak, termasuk kota Mosul.
Abadi mengumumkan perombakan pemerintah pada bulan Februari di bawah tekanan dari para ulama mayoritas Syiah Irak.
Dia awalnya mengusulkan teknokrat independen sebagai kandidat untuk mencoba untuk membebaskan kementerian dari cengkeraman politik yang dibangun atas pengaruh kekayaan dan pengaruh pada sistem patronase yang diberlakukan setelah penggulingan Saddam Hussein pada tahun 2003.
Abadi kemudian memodifikasi daftar untuk menyertakan calon yang diusulkan oleh kelompok-kelompok politik yang dominan, memicu protes di dalam parlemen oleh anggota parlemen yang mengatakan hal itu akan mengakibatkan korupsi lagi.
PBB Memperingatkan
PBB juga memperingatkan pada hari Jumat bahwa gejolak politik yang telah berulang kali terjadi merupakan ancaman dalam perang negara itu melawan Negara Islam."Satu-satunya partai yang menguntungkan dari perpecahan politik dan kekacauan serta melemahnya negara dan lembaga-lembaganya adalah Daesh. Kita seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi," kata Gyorgy Busztin, kepala dari misi PBB di Irak, mengatakan dalam sebuah pernyataan, menggunakan akronim bahasa Arab untuk Negara Islam.
"Para pemimpin politik Irak harus menempatkan kepentingan nasional di atas pertimbangan lain dan bekerja tanpa henti untuk memastikan proses politik menghasilkan solusi yang akan memimpin Irak keluar dari krisis dan memperkuat negara dan lembaga-lembaganya. Hanya melalui kesatuan Irak dapat menang," kata Busztin.
Pada hari Kamis, anggota parlemen memilih untuk memecat ketua parlemen Salim al-Juburi dan deputinya, tapi anggota parlemen lain mengatakan sesi di mana voting diadakan tidak kuorum dan karena itu, keputusan tersebut tidak sah.
Sesi "Darurat" pada hari Rabu berakhir dengan anggota parlemen saling berteriak, mendorong dan melemparkan pukulan di ruang parlemen, yang mengarah Juburi untuk memanggil reses.
Abadi menyajikan daftar pertama nominasi kabinet pada akhir Maret, tetapi blok politik mengajukan calon mereka masing-masing. Beberapa anggota parlemen menuntut kesempatan untuk memilih pada daftar asli Abadi - yang setidaknya dua kandidat sudah ditarik - tapi sesi ditunda pada hari Selasa tanpa suara. Puluhan anggota parlemen kemudian menghabiskan malam di parlemen.
kementerian Irak sudah bertahun-tahun bersama antara partai-partai politik yang kuat yang menjalankannya sebagai alat untuk kepentingan pribadi mereka, mengandalkan mereka untuk perlindungan dan sumber dana.
sumber: al-arabiya
0 komentar:
Posting Komentar