Pemerintahan Persatuan Libya Yang Baru Di Usulkan

wartaperang - Dewan Libya yang didukung oleh PBB mengumumkan pembentukan pemerintah persatuan nasional yang direvisi pada hari Minggu, dengan parlemen yang diakui secara internasional untuk memberikan suara pada line-up awal pekan ini.

Pemerintah baru memiliki 13 menteri dan lima menteri negara termasuk tiga wanita, demikian sebuah sumber mengatakan kepada Al Arabiya News Channel.

Sumber tersebut mengatakan Mahdi Al-Barghuthi, yang membelot dari pasukan rezim Libya untuk bergabung dengan pemberontak, terpilih sebagai menteri pertahanan baru negara itu. Al-Arif Al-Khojah terpilih sebagai menteri dalam negeri yang baru Libya dan Mohammed Siyala sebagai menteri luar negeri negara itu.

Namun, pada hari Senin Menteri Keuangan dan Kementrian Orang Terluka dan Hilang menarik diri dari pemerintah persatuan Libya sebagai tanda bahwa perpecahan masih tetap ada. Sebelumnya, dua anggota dewan menolak untuk menandatangani dokumen menyetujui pembentukan pemerintah persatuan, salah satu dari dua orang tersebut mengatakan kepada Agence France-Presse.

"Kami tidak menandatangani karena kita tidak setuju pada pemerintah. Cara menteri dinominasikan tidak transparan sama sekali," kata anggota, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Pada hari Sabtu, menteri luar negeri memberikan tekanan pada Libya untuk menyelesaikan pemerintah persatuan dan menghadang ancaman dari kelompok militan Negara Islam atau ISIS.

Libya telah dalam kekacauan sejak penggulingan diktator yang lama yaitu Muammar Qaddafi dari tahun 2011, dengan dua administrasi saingan dan kelompok bersenjata berjuang untuk menguasai negara yang kaya minyak di Afrika Utara itu.

Sebuah aliansi milisi termasuk militan Islam menyerbu Tripoli pada bulan Agustus 2014, mendirikan pemerintah dan DPR sendiri dan menyebabkan administrasi atau pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional melarikan diri ke timur jauh negara itu.

Bulan lalu parlemen yang diakui oleh dunia Internasional menolak susunan pemerintah persatuan yang berjumlah 32 anggota, yang telah diumumkan sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh PBB, mengatakan bila susunan pemerintahan itu terlalu besar.

Tekanan untuk membuat sebuah pemerintahan bersatu semakin kuat ketika muncul kekuatan baru yang lebih mengancam keberadaan mereka dimana kekuatan Negara Islam telah bangkit dan menunjukkan pengaruhnya di Libya.

Sebelumnya Amerika Serikat telah menyerukan agar dunia internasional bertindak atas Negara Islam yang berada di Libya, namun hingga kini belum ada satu negara luar pun yang berani secara terang-terangan melakukan operasi di wilayah Libya untuk berhadapan dengan Negara Islam cabang Libya.

sumber: alarabiya
oleh: n3m0

Advertising - Baca juga : Sang Ayam dan Permata - Dongeng Yunani