wartaperang - PBB dan Inggris pada hari Rabu menuduh pemerintah Sudan menolak untuk melepaskan jatah makanan dan bahan kebutuhan pokok lainnya untuk pasukan penjaga perdamaian internasional di wilayah Darfur yang dilanda konflik.

Duta Besar Inggris di PBB Matthew Rycroft mengatakan ia berencana untuk mengangkat isu misi penjaga perdamaian Uni Afrika-PBB di wilayah Darfur, Sudan barat, yang dikenal sebagai UNAMID, selama pertemuan Rabu Dewan Keamanan PBB tentang isu-isu yang tidak terkait.

"Kami sangat khawatir bahwa pemerintah Sudan telah mencegah UNAMID melakukan tugasnya, khususnya mereka menahan jatah penting dan perlengkapan lainnya di Port Sudan yang seharusnya untuk pergi ke pasukan UNAMID," katanya kepada wartawan dalam perjalanan ke ruang dewan.

"Mereka tidak mematuhi kewajiban mereka untuk mendukung UNAMID," katanya.

Jika pasokan tidak dikeluarkan dalamw waktu cepat, katanya, UNAMID harus membuat pengaturan alternatif yang akan meningkatkan biaya bulanan untuk mengirim pasokan tersebut kepada UNAMID dari sekitar $3 juta menjadi sekitar $13 juta.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan bahwa perampokan melibatkan sekitar 190 kontainer, sebagian jatah makanan tetapi juga beberapa kontainer berisi dengan apa yang ia sebut sebagai "persediaan operasional."

"Sangat penting untuk dicatat bahwa saat ini tingkat jatah makanan di daerah misi menjadi perhatian besar bagi kami," kata Dujarric. "Kami jelas mendesak pemerintah Sudan untuk melepaskan kontainer segera."

Dia menambahkan bahwa kepala penjaga perdamaian PBB Herve Ladsous saat pengarahan Dewan Keamanan menyampaikan mengenai masalah ini.

Rycroft mengatakan perwakilan dari pemerintah Sudan telah membantah pengetahuan tentang jatah yang dipotong di Port Sudan.

Seorang diplomat senior dari misi PBB di Sudan tidak segera merespon permintaan dari Reuters untuk berkomentar.

Hubungan antara Khartoum dan UNAMID tidak pernah baik tetapi telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Akhir tahun lalu Khartoum memerintahkan UNAMID dari Sudan memulai menyelidiki perkosaan massal yang dituduhkan kepada tentara Sudan di Darfur. Pemerintah membantah melakukan kesalahan baik oleh tentara atau milisi sekutu.

Konflik Darfur dimulai pada 2003 ketika suku terutama non-Arab mengangkat senjata melawan pemerintah yang dipimpin Arab di Khartoum, dan menuduhnya diskriminasi. Pembunuhan massal satu dekade lalu telah mereda, namun pemberontakan terus terjadi dan Khartoum telah meningkatkan serangan secara tajam terhadap kelompok pemberontak selama tahun lalu.

sumber: alarabiya
oleh: n3m0

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top