Perjanjian oleh Dewan Eropa, sebuah kelompok hak asasi pan-Eropa yang mencakup Uni Eropa, tetapi juga mengambil negara-negara seperti Rusia dan Turki, akan membuat pelacakan lintas-perbatasan dan penuntutan lebih mudah.
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri, negara harus mengkriminalkan tindakan seperti "berpartisipasi dalam sebuah asosiasi atau kelompok untuk tujuan terorisme", "menerima pelatihan terorisme" dan "bepergian ke luar negeri untuk tujuan terorisme".
Mereka juga sepakat untuk mendirikan sebuah jaringan berbagi informasi terhadap tersangka yang terkait dengan isu ini.
"Polisi dari negara-negara anggota yang berbeda akan dapat melakukan kontak dengan polisi di negara-negara lain ketika mereka menangkap di perbatasan mereka orang-orang yang dicurigai sebagai pejuang asing," kata Sekretaris Jenderal CoE Thorbjorn Jagland dalam konferensi pers.
Negara-negara anggota masih harus meratifikasi kesepakatan secara individual setelah pertemuan Selasa di Brussels, yang didirikan tak lama setelah Perang Dunia II.
Kurangnya kesepakatan antara negara-negara atas bagaimana hukum untuk menentukan tersangka telah menjadi kendala utama untuk penciptaan database "pejuang asing" Uni Eropa dari negara-negara Eropa.
Warga negara Uni Eropa yang telah kembali ke Eropa setelah bergabung dengan jihadis di Timur Tengah telah terlibat dalam beberapa serangan baru-baru ini termasuk pembantaian Charlie Hebdo di Paris pada bulan Januari dan serangan terhadap Museum Yahudi Brussels bulan Mei 2014.
sumber: al-arabiya
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar