Tapi Menteri Kehakiman Tzipi Livni, ketua negosiator Israel dalam pembicaraan perdamaian dengan Palestina yang runtuh pada bulan April, mengatakan ia akan mengajukan banding atas keputusan ini, efektif menempatkan ratifikasi parlemen ditahan tanpa batas waktu.
Sebagian besar negara menganggap pemukiman Israel telah dibangun di Tepi Barat sebagai ilegal.
Israel yang merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967 menentang pandangan itu. Israel mempertimbangkan wilayah ini berada di bawah kendali militer dan sebagian besar masalah hukum yang berkaitan dengan daerah 2,4 juta warga Palestina di pengadilan militer.
Daerah ini dihuni 350.000 pemukim secara efektif di bawah yurisdiksi pengadilan sipil di Israel karena parlemen telah menerapkan peneraman hukum - hukum terutama pidana dan pajak, dan wajib militer - untuk mereka.
Tetapi untuk memastikan bahwa undang-undang Israel lainnya mengikat pemukim di Tepi Barat yang dikelola militer, komandan militer disana harus merefleksikan kebijakan ini dalam peraturan militer.
RUU baru akan membuat wajib bagi komandan untuk mengeluarkan, dalam waktu 45 hari dari bagian hukum di parlemen, sebuah perintah militer, efektif memastikan bahwa semua undang-undang disahkan juga berlaku untuk pemukim.
Sponsor dari RUU mengatakan pengaturan tersebut tidak akan mengubah status Tepi Barat atau melanggar hukum internasional.
sumber: alarabiya
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar