Keputusan ini memberikan wewenang kehadiran tentara di fasilitas negara, termasuk menara listrik, jalan raya utama dan jembatan, selama dua tahun di mana fasilitas ini akan dianggap sebagai instalasi militer.
Keputusan tersebut datang setelah Sisi berjanji memberikan respond keras untuk apa yang ia sebut sebagai "ancaman eksistensial" ke Mesir yang ditimbulkan oleh militan, menyusul serangan Jumat di sebuah pos pemeriksaan militer di Sinai yang menewaskan sedikitnya 30 tentara.
"Kejahatan terhadap lembaga-lembaga publik, fasilitas dan properti jatuh di bawah yurisdiksi peradilan militer", demikian negara memutuskan.
Mesir telah menyaksikan lonjakan serangan militan sejak militer yang kemudian dipimpin oleh Sisi, menggulingkan presiden Islamis Mohammad Morsii dari kekuasaan pada Juli 2013.
Penggulingan Morsi juga mengakibatkan tindakan keras mematikan oleh polisi kepada pendukungnya yang telah menewaskan ratusan orang dan ribuan dipenjara.
Pemerintah telah menindak setiap protes setelah penggulingan Morsi, melewati sebuah hukum yang melarang kegiatan tersebut.
Militer sudah diberdayakan dengan hukum sipil untuk menyerang tentara, tetapi Sisi melangkah lebih jauh kali ini dengan memperluas kekuasaannya dengan mendefinisikan infrastruktur negara sebagai "fasilitas militer".
Juru bicara Sisi, Alaa Youssef, mengatakan kepada AFP keputusan itu tidak dimaksudkan untuk menargetkan protes tapi akan hanya berurusan dengan "terorisme".
"Ada perbedaan besar antara menyerang instalasi publik dan protes", katanya. "Mereka adalah dua hal yang berbeda."
Hukum, kata dia, bertujuan untuk "melindungi instalasi dan sarana umum dari serangan teroris".
Kelompok HAM mengatakan pengadilan militer dapat menghasilkan sebuah putusan yang cepat dan keras.
sumber: alarabiya
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar