"Semua organisasi non-pemerintah, perusahaan swasta, bank, perusahaan asuransi, perusahaan telekomunikasi, perusahaan minyak, hotel dan pondok-pondok yang bekerja di Sudan Selatan diarahkan untuk memberitahu semua pekerja asing yang bekerja dengan mereka di semua posisi untuk berhenti kerja sejak 15 Oktober", kata sebuah pernyataan pemerintah, yang diterbitkan di beberapa surat kabar.
Perintah itu mengatakan organisasi dan perusahaan harus mengiklankan posisi - mulai dari resepsionis ke direktur eksekutif - sehingga mereka dapat diisi oleh "warga Sudan Selatan yang kompeten".
Pengusiran pekerja asing datang meskipun negara yang dicekam perang sipil selama sembilan bulan terakhir, berada di ambang kelaparan.
Sudan Selatan juga sangat tergantung pada jaringan kelompok bantuan internasional untuk bantuan kemanusiaan bagi 1,3 juta orang yang telah mengungsi akibat konflik.
LSM internasional Global Witness, yang mengkampanyekan untuk mencegah konflik terkait sumber daya alam dan korupsi, mengatakan bila perintah itu "mengganggu".
"Hal ini mengganggu bahwa pemerintah Sudan Selatan berusaha untuk mengusir pekerja bantuan terlatih pada saat krisis kemanusiaan serius terjadi", kata kelompok itu.
"Keputusan ini menunjukkan aksi pemerintah yang benar-benar mengabaikan kehidupan 1,3 juta warga yang mengungsi akibat konflik", katanya, menambahkan bahwa aksi pemerintah "beresiko melumpuhkan perekonomian".
Sudan Selatan menderita kekurangan utama berupa pekerja terampil, dengan hanya sekitar seperempat dari penduduk yang mampu membaca dan menulis.
Pertempuran pecah di negara kaya minyak, negara termuda di dunia, di Desember 2013 menyusul bentrokan antara pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar.
Perang menyebar dengan cepat di seluruh negeri dan telah ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan kekejaman oleh kedua belah pihak.
sumber: alarabiya
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar