"Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan sesi untuk membentuk pemerintah", demikian isi undangan dari parlemen untuk media agar hadir.
Jika pemerintah tidak setuju, ini akan berarti kembali ke awal proses perdebatan, meninggalkan Irak tanpa kemudi pada saat krisis.
Pembentukan pemerintah turun kepada awal yang berkerikil.
Perdana Menteri incumbent Nouri al-Maliki menuduh Presiden Fuad Masum melanggar konstitusi dengan menyetujui pencalonan Haidar al-Abadi untuk membentuk pemerintah berikutnya dan mengancam akan menuntut.
Maliki akhirnya setuju untuk mundur, meninggalkan Abadi bersama kabinet dan politisi Irak yang sedang terjerembab dalam perpecahan yang tajam.
Abadi mengatakan di akun Twitter-nya pada hari Sabtu bahwa "pembentukan kabinet dalam tahap akhir," tetapi prosesnya telah terhambat oleh blok yang menunda menyajikan kandidatnya atau orang yang ditunjuk tidak sesuai kriteria.
Situs Maliki pada hari yang sama mengatakan bahwa negosiasi "dibayangi oleh persaingan partai, sektarian dan nasionalis, dan semangat nasional sayangnya tidak ada".
Satu titik jelas pertentangan adalah blok Badr - yang memiliki milisi yang kuat yang dekat dengan Iran - berusaha untuk mendapatkan kementerian pertahanan.
Proses pembentukan pemerintahan baru datang pada saat yang kritis seperti Irak berjuang untuk merebut kembali daerah yang luas yang telah direbut oleh serangan kilat dari jihadis negara Islam.
Ada seruan berulang dari masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, untuk pemerintahan berbasis luas untuk membantu menghadapi para militan.
Sementara saat ini sedang memastikan bahwa semua pihak terwakili, pengaturan serupa di masa lalu telah menyebabkan kebuntuan yang telah membantu melemahkan efektivitas pemerintahan.
sumber: alarabiya
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar