"Dewan Keamanan mengutuk tindakan pasukan Houthi yang dipimpin oleh Abdullah Yahya al Hakim (Abu Ali al Hakim) yang menyerbu Amran termasuk markas Brigade Angkatan Darat Yaman pada tanggal 8 Juli", kata dewan itu dalam sebuah pernyataan.
Dewan meminta Houthi untuk menarik pasukan mereka dari Amran dan menghentikan semua permusuhan bersenjata melawan pemerintah Yaman.
"Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan tentang memburuknya situasi keamanan di Yaman mengingat tindakan yang diambil oleh Houthi, yang dipimpin oleh Abdul Malik al Houthi, dan mereka yang mendukung mereka merusak transisi politik dan keamanan Yaman", kata dewan itu dalam sebuah pernyataan.
Suku Houthi - yang telah berjuang selama bertahun-tahun agar sekte mereka Zaidi Syiah Muslim yang berada di utara Yaman mendapatkan kekuasaan - menggelar aksi massa di pinggiran ibukota Sana'a pada hari Jumat untuk menekan pemerintah mengundurkan diri dan melanjutkan subsidi bahan bakar.
"Tindakan ini termasuk kampanye meningkat mereka untuk menjatuhkan pemerintah; pembangunan kamp-kamp di dan sekitar Sanaa; berusaha untuk menggantikan otoritas negara dengan mendirikan pos pemeriksaan di rute strategis ke Sanaa, serta pertempuran yang sedang berlangsung di al Jawf", tambah dewan beranggota 15-anggota.
Pembicaraan mengenai pembentukan pemerintah Yaman baru runtuh pada hari Minggu atas tuntutan oleh Houthi untuk mengembalikan subsidi BBM yang dipotong oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Dewan juga mengatakan dalam pernyataan yang dirancang Inggris bahwa "panggilan pada semua negara anggota untuk menahan diri dari gangguan eksternal yang berusaha untuk menimbulkan konflik dan ketidakstabilan dan bukan untuk mendukung transisi politik".
Yaman terus menolak tuntutan kemerdekaan separatis selatan dan sedang berusaha untuk memadamkan gerakan pemberontak Houthi, yang telah melakukan penyerangan untuk memperluas kontrol atas utara negara itu.
Pada bulan Maret, Presiden Yaman menyerukan Iran untuk berhenti mendukung separatis di selatan dan kelompok agama di bagian utara negara Semenanjung Arab, yang mencoba untuk menstabilkan politik setelah lebih dari dua tahun pergolakan politik.
Teheran telah berulang kali membantah ikut campur di Yaman.
Seorang pejabat kedutaan Iran diculik di ibukota Sanaa awal tahun ini dan diplomat Iran lainnya terluka parah ketika ia menolak orang-orang bersenjata yang mencoba menculiknya.
Dewan Keamanan pada bulan Februari resmi memberikan sanksi PBB terhadap siapapun yang menghalangi transisi politik Yaman atau melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi mereka berhenti untuk memperbaharui daftar hitam atas individu tertentu.
Para diplomat Barat di New York mengatakan bahwa mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dan mantan Wakil Presiden Ali Salim al-Beidh adalah kandidat teratas dalam daftar hitam PBB.
sumber: alarabiya
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar