wartaperang - Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (27/8/2014) menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan untuk segera menerapkan gencatan senjata di Libya dan memperluas sanksi terhadap pihak-pihak yang mengancam stabilitas Libya.

Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara bertemu untuk membahas Libya setelah parlemen Libya hasil pemilihan bulan Juni digantikan dengan parlemen barumemilih wakil Islam yang didukung sebagai perdana menteri baru. Hal ini menyebabkan Libya terbelah dengan dua pemimpin dan majelis saingan, masing-masing didukung oleh faksi-faksi bersenjata.

"Situasi di Libya rumit", Duta Besar Libya untuk PBB Ibrahim Dabbashi mengatakan kepada dewan.

"Namun situasi sejak 13 Juli telah menjadi lebih rumit dan situasi mungkin akan menjurus ke dalam perang saudara besar-besaran jika kita tidak berhati-hati dan bijaksana dalam tindakan kita."

Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant, presiden dewan sekarang, mengatakan bila komite sanksi Dewan akan bertemu dengan Libya awal minggu depan untuk memutuskan mana individu yang akan diberi sanksi, Associated Press melaporkan.

Utusan khusus PBB untuk Libya, Tarek Mitri, mengatakan kepada dewan bahwa pertempuran di Libya adalah "belum pernah terjadi sebelumnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan".

Mitri mengatakan jumlah pengungsi diperkirakan lebih dari 100.000 orang, dengan setidaknya 150.000 orang lainnya mengungsi ke luar negeri.

"Ada kerusakan umum kondisi kehidupan di Libya. Makanan, bahan bakar, air dan listrik dalam pasokan terbatas. Kepergian staf medis asing dan kekurangan dalam pasokan medis telah memberikan penderitaan warga sipil yang lebih kritis", kata Mr Mitri.

Pemerintah Libya telah menyerukan pasukan penjaga perdamaian yang akan digunakan untuk membantu melucuti kelompok-kelompok militan dan memulihkan stabilitas. Namun beberapa diplomat dewan itu mengatakan situasinya terlalu fluktuatif.

sumber: alarabiya
oleh: n3m0

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top