Pejabat Senior AS Untuk Bahrain di Persona Non Grata

wartaperang - Bahrain pada hari Senin (7/7/2014) mempersona non gratakan seorang pejabat senior AS dan memintanya untuk meninggalkan kerajaan segera, kantor berita negara BNA mengatakan. Pejabat tersebut dituduh telah "terang-terangan campur tangan" dalam urusan internal negara itu.

Kementerian luar negeri telah menyatakan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja, Tomasz Malinowski, di persona non grata setelah ia "mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu yang merugikan lawan bicara lain, membuat diskriminasi diantara dua pihak, melanggar norma-norma diplomatik dan mencemooh hubungan normal antarnegara".

Langkah terbaru diambil menyoroti sensitivitas dalam hubungan antara sekutu strategis. Bahrain adalah sekutu AS di wilayah bergejolak dan telah lama menyediakan pangkalan untuk Armada Kelima Angkatan Laut AS. Tapi pada saat yang sama menghadapi kritik atas catatan hak asasi manusia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan ia telah mendengar laporan tetapi mengatakan sebuah tim diplomat, termasuk Malinowski, tetap di Bahrain dan bekerja dengan pemerintah.

"Dia ada di Bahrain. Dia tetap berada di Bahrain. Dia di Bahrain saat ini", kata Psaki pada sebuah jumpa pers di Washington.

"Kunjungan ini belum lengkap. Dia masih disana dan kami berhubungan erat dengan Pejabat Pemerintah".

Tahun lalu, anggota parlemen mendesak pemerintah Bahrain untuk menghentikan duta besar AS di Bahrain karena mencampuri urusan dalam negeri pemerintah.

Bahrain masih menghadapi beberapa kerusuhan kecil selama tiga tahun setelah otoritas memadamkan protes warga Muslim yang dipimpin Syiah melawan pemerintah yang dipimpin Sunni.

Seorang polisi Bahrain meninggal pada Sabtu akibat luka-luka dalam pemboman, Kementerian Dalam Negeri mengatakan hal itu adalah tindakan teroris.

Syiah Bahrain mengeluhkan marginalisasi politik dan ekonomi, tuduhan yang pemerintah sangkal.

Di bawah kritik dari kelompok hak asasi manusia, pemerintah mengundang penyelidikan independen untuk memeriksa pada tahun 2011. Laporan otoritas pemerintah terhadap badan pengamat ITS mengatakan mereka melakukan penyelidikan terlalu meluas dan telah menggunakan kekuatan yang berlebihan, termasuk penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan.

Pemerintah Bahrain mengatakan Ia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

sumber: alarabiya/n3m0