wartaperang - Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki pada hari Rabu(2/7/2014) menawarkan amnesti kepada suku-suku yang berjuang melawan pasukannya tetapi tidak termasuk orang-orang yang mengatakan telah "membunuh dan menumpahkan darah".
"Saya mengumumkan pemberian amnesti untuk semua suku dan semua orang yang terlibat dalam tindakan melawan negara, tapi kini kembali kepada diri mereka sendiri dan tidak termasuk untuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan", Maliki mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Penawaran Maliki dipandang sebagai upaya untuk melemahkan dukungan bagi gerilyawan Islam yang telah merebut sebagian besar wilayah di jantung Sunni Irak.
Pasukan keamanan Maliki hancur lebur dalam serangan pemberontak awal, dalam beberapa kasus mereka menanggalkan seragam dan meninggalkan kendaraan untuk melarikan diri.
Selama pidatonya di televisi, Maliki juga mengatakan bahwa dia berharap untuk mengatasi tantangan menghalangi pembentukan pemerintah baru, sehari setelah sesi pertama parlemen baru berakhir tanpa kesepakatan.
"Sebuah situasi yang kurang baik terjadi tapi Insya Allah pada sesi berikutnya (direncanakan untuk Selasa depan) kita akan mengatasinya dengan kerjasama dan kesepakatan dan keterbukaan ... dalam memilih individu dan mekanisme yang akan menghasilkan proses politik berdasarkan mekanisme demokratis", kata Maliki.
Sunni dan Kurdi meninggalkan pertemuan pertama parlemen baru setelah Syiah gagal mengajukan calon untuk perdana menteri. Para pihak Syiah menemui jalan buntu atas ambisi Maliki untuk masa jabatan ketiga, dan siapa yang akan menggantikannya, menurut Reuters.
Parlemen baru ditunda Selasa, dengan rencana untuk bertemu satu minggu kemudian, jika kesepakatan mengenai posisi ini tercapai.
Amerika Serikat, PBB, Iran dan ulama Syiah Irak sendiri telah mendorong dengan keras para politisi untuk datang dengan sebuah pemerintahan inklusif untuk menyelamatkan negara setelah gerilyawan Sunni merebut wilayah yang membentang besar di utara dan barat Baghdad.
sumber: alarabiya/n3m0
"Saya mengumumkan pemberian amnesti untuk semua suku dan semua orang yang terlibat dalam tindakan melawan negara, tapi kini kembali kepada diri mereka sendiri dan tidak termasuk untuk mereka yang terlibat dalam pembunuhan", Maliki mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Penawaran Maliki dipandang sebagai upaya untuk melemahkan dukungan bagi gerilyawan Islam yang telah merebut sebagian besar wilayah di jantung Sunni Irak.
Pasukan keamanan Maliki hancur lebur dalam serangan pemberontak awal, dalam beberapa kasus mereka menanggalkan seragam dan meninggalkan kendaraan untuk melarikan diri.
Selama pidatonya di televisi, Maliki juga mengatakan bahwa dia berharap untuk mengatasi tantangan menghalangi pembentukan pemerintah baru, sehari setelah sesi pertama parlemen baru berakhir tanpa kesepakatan.
"Sebuah situasi yang kurang baik terjadi tapi Insya Allah pada sesi berikutnya (direncanakan untuk Selasa depan) kita akan mengatasinya dengan kerjasama dan kesepakatan dan keterbukaan ... dalam memilih individu dan mekanisme yang akan menghasilkan proses politik berdasarkan mekanisme demokratis", kata Maliki.
Sunni dan Kurdi meninggalkan pertemuan pertama parlemen baru setelah Syiah gagal mengajukan calon untuk perdana menteri. Para pihak Syiah menemui jalan buntu atas ambisi Maliki untuk masa jabatan ketiga, dan siapa yang akan menggantikannya, menurut Reuters.
Parlemen baru ditunda Selasa, dengan rencana untuk bertemu satu minggu kemudian, jika kesepakatan mengenai posisi ini tercapai.
Amerika Serikat, PBB, Iran dan ulama Syiah Irak sendiri telah mendorong dengan keras para politisi untuk datang dengan sebuah pemerintahan inklusif untuk menyelamatkan negara setelah gerilyawan Sunni merebut wilayah yang membentang besar di utara dan barat Baghdad.
sumber: alarabiya/n3m0
0 komentar:
Posting Komentar