Menurut RUU, setiap keluarga wajib mengirimkan salah satu anggota laki-laki yang berusia antara 18 dan 30 tahun melakukan wajib militer, dan setelah enam bulan, mereka dapat memutuskan apakah mereka ingin pergi ke garis depan atau kembali ke rumah.
Selain itu, para pejabat Kurdi mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mencegah operasi offensiveness yang intensif dilakukan oleh Negara Islam terhadap wilayah Kurdi utara di Suriah yaitu wilayah Kobani, juga dikenal sebagai Ayn Arab. Negara Islam terus mengalami kemajuan dengan berhasil merebut beberapa desa terutama desa Kurdi dan wilayah kunci di perbatasan Irak-Suriah dengan menggunakan senjata yang disita dari Irak.
Aktivis mengatakan bahwa keputusan wamil itu datang untuk melindungi kepentingan militer Kurdi di timur laut Suriah, karena etnis minoritas ini telah berhasil memperkuat kehadiran geografis dan politik di negara yang dilanda perang, menyatakan pemerintahan sipil mereka sendiri di wilayah yang berada di bawah kendali mereka, dan membaginya ke dalam wilayah Afrin, Kobani dan Jazeera.
Dewan Nasional Kurdi (KNC) telah menyebutkan dalam keterangannya supaya (PYD) untuk mematuhi Konvensi Hawler (Erbil) yang terjadi antara kedua belah pihak pada Juli 2012 di bawah naungan Massoud Barzani, Kepala wilayah Kurdistan di Irak, karena kerenggangan terbaru antara kedua belah pihak, dan tidak mampu untuk mematuhi konvensi Hawler, maupun kesepakatan dari 23/12/2013, selain fakta bahwa parlemen Kurdistan Barat (berafiliasi dengan PYD) secara sepihak telah menyatakan diri sebagai pemerintah dengan administrasi sendiri, memperdalam ketidakstabilan dan kekhawatiran di kalangan orang-orang Kurdi sendiri, menurut pernyataan itu.
Pernyataan itu mengatakan bahwa penting untuk mengaktifkan secepatnya kepemimpinan khusus yang dibentuk pada kesepakatan 23/12/2012 antara dua dewan, dan melaksanakan tujuannya dalam mencari mekanisme dan yayasan untuk menyatukan unit bersama dalam waktu singkat, pengorganisasian, penataan ulang pasukan dan pemersatu kelompok bersenjata, apa pun nama mereka dan di mana saja sebelumnya mereka berasal, dan memungkinkan anak muda untuk bergabung dengan unit-unit ini.
Namun, Dewan Nasional Kurdi - utara negara itu, menolak hukum wajib militer yang dikeluarkan oleh-administrasi diri (PYD) utara dari Al-Hasakah, setelah serangkaian diskusi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal di Dewan Konferensi Nasional, yang diselenggarakan di Qamishli kemarin.
Dan dalam konteks yang berbeda, sumber-sumber lokal telah mengkonfirmasi bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang tergabung dalam Uni Partai Demokrat (PYD) berkeliling rumah di kota Ras al-Ain, dan meminta pemilik untuk membayar zakat Fitri kepada keluarga yang anggota keluarganya tewas dalam pertempuran melawan berbagai faksi oposisi Suriah.
Selain itu, militan partai pada Minggu sore telah menangkap pemilik pencucian mobil di desa (Um al Dibes) selatan Ras al-Ain, dengan alasan bahwa ia sebelumnya mencuci mobil milik Negara Islam.
sumber: za
oleh: n3m0
0 komentar:
Posting Komentar