Anggota Parlemen Lebanon Gagal Untuk Memilih Presiden Untuk Kedelapan Kalinya

wartaperang - Anggota parlemen Lebanon gagal untuk memilih presiden pada hari Rabu(2/7/2014), untuk kedelapan kalinya, untuk mengganti Michel Suleiman yang masa jabatannya berakhir pada Mei, memperpanjang kekosongan politik disaat negara berjuang dengan kekerasan, penurunan ekonomi dan masuknya pengungsi Suriah.

Perang saudara di negara tetangga Suriah telah memperburuk keadaan di Lebanon, di mana kekuasaan politik terbagi-bagi di antara komunitas agama - presiden seorang Kristen Maronit, pembicara parlemen adalah Muslim Syiah dan perdana menteri Sunni.

Ketua Parlemen Nabih Berri mengatakan dia akan menunda pemungutan suara untuk presiden baru sampai 23 Juli karena suara parlemen tidak cukup untuk melakukan voting pada hari Rabu. Kelompok politik telah memboikot sesi dalam beberapa pekan terakhir dan menyalahkan satu sama lain atas kebuntuan tersebut.

Beberapa perpecahan politik terdalam di Lebanon datang atas penanganan krisis Suriah, yang telah mendorong sekitar 1 juta pengungsi ke Lebanon.

Politisi dari koalisi 8 Maret, yang meliputi kelompok Muslim Syiah Hizbullah, mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sedangkan saingannya dari koalisi 14 Maret mendukung lawan Assad.


Kedua blok dibentuk setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafik al-Hariri pada 2005. Kubu 14 Maret menuduh Suriah dan Hizbullah bertanggung jawab, namun mereka menyangkal.

Negara-negara Regional Arab Saudi dan Iran juga menunjukkan dukungannya pada masing-masing kubu yang membuat rumit upaya untuk menyepakati calon presiden.

Kebuntuan datang pada saat memburuknya keamanan. Tiga serangan bom bunuh diri akhir bulan lalu ditargetkan di Beirut dan sebuah pos pemeriksaan di jalan menuju Suriah. Krisis Suriah dan kebuntuan politik juga telah memukul perekonomian Lebanon, mendorong bank sentral untuk memperkenalkan paket stimulus.

Pemerintah Perdana Menteri Salam Tammam telah mengambil alih beberapa tugas presiden sampai presiden baru terpilih.

Presiden pernah menjadi jabatan politik terkemuka di Lebanon, namun tenaga yang tergerus di bawah perjanjian yang mengakhiri perang saudara di negara itu, menyerahkan pengaruh yang lebih besar kepada pemerintah dan perdana menteri.

Michel Aoun, seorang pemimpin Kristen yang bersekutu dengan Hizbullah, telah menyarankan bahwa konstitusi harus diubah untuk memungkinkan para pemilih bukan dari anggota parlemen untuk memilih presiden.

sumber: alarabiya/n3m0