Mantan Wapres Irak Menolak Krisis Irak Terjadi Karena Operasi ISIS

wartaperang - Mantan Wakil Presiden Irak Tareq al-Hashimi menjelaskan apa yang terjadi di negerinya sebagai "Musim Semi Arab pemberontakan" yang bertujuan mengakhiri rezim "sektarian" Perdana Menteri Nouri al-Maliki, dalam sebuah wawancara dengan al-Hadath Minggu (6/15/2014).

"Saya sedang jujur ketika saya mengatakan bahwa saya tahu apa yang terjadi di negara saya; Oleh karena itu, saya berhati-hati ketika saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah revolusi yang semua rakyat Irak memberikan kontribusi didalamnya", kata Hashimi, yang meninggalkan Irak pada 2012 setelah ia diberi hukuman mati untuk dua kasus pembunuhan.

Mantan wakil presiden, yang telah tinggal di Turki sejak meninggalkan Irak, menolak bagaimana media menggambarkan apa yang terjadi pada awalnya di kota terbesar kedua Irak Mosul pada hari Senin, ketika pejuang dari kelompok militan jihad Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengambil kota dan provinsi dalam sebuah operasi ofensif.

"Media saat ini mempromosikan bahwa apa yang terjadi hari ini di Mosul dan di luar didorong oleh al-Qaeda dan ISIS, saya sangat percaya ini adalah sebuah kebohongan besar dan bukti adalah bahwa hari-hari sebelumnya di Mosul yang damai yang memungkinkan tentara Maliki pulang dengan aman", katanya.

Pasukan Quds, satuan operasi khusus Iran yang menangani kegiatan di luar negeri, di Irak, dan komandannya Qassem Suleimani telah bertemu dengan Maliki, Hashimi mengatakan, menggambarkan pertemuan itu sebagai campur tangan Iran dalam urusan Irak.

Hasilnya Adalah Bencana

"Kami tidak akan mengizinkan campur tangan asing di Irak, dan krisis dalam negeriadalah krisis Irak sendiri dan Irak dapat memecahkan krisis ini. Alasan di balik kejatuhan pemerintah dapat diketahui, namun campur tangan pihak manapun terutama mereka yang menggunakan kekerasan akan mengakibatkan bencana".

Seorang pejabat Irak mengatakan kepada surat kabar Guardian bahwa Iran mengirimkan 2.000 tentara ke Irak untuk membantu memerangi pemberontakan jihad ekstrem yang efektif merebut kendali kota-kota besar di negara ini.

Republik Islam memperingatkan pada hari Minggu bahwa "setiap intervensi militer asing di Irak" hanya akan mempersulit krisis, setelah Amerika Serikat mengatakan pihaknya mengerahkan kapal perang di Teluk.

"Irak memiliki kapasitas dan persiapan yang diperlukan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme", kata juru bicara kementerian luar negeri Marzieh Afkham seperti dikutip oleh kantor berita ISNA, menurut Agence France-Presse.

"Setiap tindakan yang mempersulit situasi di Irak tidak dalam kepentingan negara atau kawasan", kata Afkham, menambahkan, "Orang-orang dan pemerintah Irak akan mampu menetralisir konspirasi ini".

sumber: alarabiya