"Salah satu tujuan utama dari rencana yang telah disetujui adalah untuk membawa penurunan yang signifikan terhadap kekerasan melalui kegiatan terpadu untuk mengurangi kesenjangan di bidang infrastruktur, pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan dengan meningkatkan penegakan hukum dan keamanan pribadi," kata sebuah pernyataan dari balai kota.
Rencana tersebut melibatkan peningkatan jumlah polisi serta lebih banyak kamera keamanan.
"Menurut penilaian polisi Israel, rencana tersebut akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jangka menengah-pendek dan lebih dari 50 persen dalam kekerasan," katanya.
Angka polisi dikutip oleh kotamadya menunjukkan bahwa pada bulan Maret dan April, ada 390 insiden pelemparan batu pada pasukan keamanan dan kendaraan di Yerusalem timur, serta puluhan mobil dicuri dan pembobolan.
"Ini adalah pelanggaran dengan karakteristik nasionalis yang tidak dilakukan dalam lingkup yang serupa di bagian lain negara itu," katanya.
"Asumsi dasar untuk aspek sipil dari rencana tersebut adalah adanya hubungan yang mendalam antara cakupan dan tingkat kekerasan oleh penduduk Yerusalem timur dan standar hidup di lingkungan di bagian timur kota".
Rencana tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, sistem pendidikan dan bantuan sosial yang lebih baik, katanya tanpa mengatakan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai.
Angka yang diberikan oleh pemerintah kota mengatakan ada sekitar 306.000 warga Palestina yang tinggal di Yerusalem timur, yang statusnya adalah warga sipil biasa, bukan warga negara. Mereka memenuhi 38 persen dari keseluruhan populasi kota.
Israel merebut kontrol atas sektor timur Arab Yerusalem selama Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Namun Palestina menginginkan sektor timur kota itu sebagai ibukota negara mereka yang dijanjikan, dengan masa satu kota menyebabkan satu masalah terbesar dari konflik.
Hampir semua orang Palestina yang tinggal di Yerusalem timur memegang status tinggal permanen, yang berarti mereka memiliki ID Israel tapi tidak memiliki paspor.
Mereka berhak atas semua manfaat asuransi warga Israel dan dapat memberikan suara di kota - tetapi tidak untuk pemilu nasional.
Mereka menikmati kebebasan penuh gerakan dalam negeri, tidak seperti rekan-rekan mereka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang tidak bisa masuk ke negara Yahudi tanpa izin khusus yang sulit untuk mendapatkan.
Surat kabar Haaretz berhaluan kiri mengatakan langkah itu ditujukan untuk "memperketat kontrol Israel dari Jerusalem timur dan memperkuat hubungan antara 300.000 warga Palestina yang tinggal di sana dan Negara Israel."
sumber: alarabiya/n3m0
0 komentar:
Posting Komentar