wartaperang - Pemimpin Syiah Irak Moqtada al-Sadr mendesak Perdana Menteri Nouri al-Maliki pada Rabu untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, menuduhnya meneror Sunni sehingga mereka tidak pergi ke tempat pemungutan suara pada tanggal 30 April di pemilihan umum mendatang.
"Saya menyarankan saudara Maliki... saudara Maliki berpikir ia melayani Irak, biarkan dia beristirahat selama empat tahun, dan kita lihat apakah yang datang berikutnya akan melayani lebih baik... jika tidak biarkan dia datang kembali setelah empat tahun" Sadr kepada wartawan di Najaf, 60 kilometer selatan Baghdad.
Pemimpin Syiah, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya dari politik aktif, menuduh pemerintah Maliki "membangun kediktatoran " dengan tidak memasukkan calon kandidat dari pemilihan parlemen.
"Keputusan untuk mengecualikan calon dari pemilihan parlemen, terlepas dari siapa yang ditolak... berusaha untuk membungkam suara-suara oposisi yang tepat dan suara-suara yang mengekspos korupsi" katanya.
"Gedung kediktatoran jelas, bangunan dari satu partai [ sistem ] jelas" tambahnya.
Dia juga menuduh Perdana Menteri Maliki menargetkan Sunni menjelang pemilu.
"Saya tahu mereka ingin meminggirkan kaum Sunni sehingga mereka tidak memilih, dan mereka dihujani bom dan meneror provinsi mereka sehingga mereka tidak memilih" kata ulama berpengaruh ini.
Berkampanye untuk pemilihan umum 30 April yang dilakukan pada hari Selasa, Perdana Menteri Nuri al - Maliki mencoba peruntungan untuk masa jabatan ketiga dimana saat ini pemerintahannya bergulat dengan pertumpahan darah terburuk di negara itu dalam beberapa tahun, AFP melaporkan.
Poster terlihat di sekitar Baghdad dan di seluruh negeri dimana kandidat bersaing untuk salah satu dari 328 kursi parlemen.
Tidak ada partai tunggal diharapkan untuk memenangkan mayoritas mutlak dan pemilu sebelumnya telah melihat bagaimana pembentukan pemerintahan memakan waktu sangat lama.
Meskipun tidak secara resmi dikonfirmasi, pemilu tampaknya tidak mungkin dilakukan di seluruh bagian provinsi padang pasir di barat Anbar, yang telah dilanda aksi kekerasan sejak awal tahun ini, dengan militan memegang kendali seluruh kota di depan pintu Baghdad.
Pemilih Irak memiliki daftar keluhan yang panjang, mulai dari pemadaman listrik panjang, jeleknya pendistribusian dan pembuangan air kotor samapai kepada korupsi yang merajalela dan tingkat pengangguran yang tinggi. Belum lagi serangan hampir setiap hari yang telah menewaskan lebih dari 2.200 orang tahun ini.
Tapi pemilu di Irak jarang berjuang atas isu-isu politik, tapi mereka memilih berdasarkan isue sektarian, kesukuan atau etnis.
sumber: alarabiya
"Saya menyarankan saudara Maliki... saudara Maliki berpikir ia melayani Irak, biarkan dia beristirahat selama empat tahun, dan kita lihat apakah yang datang berikutnya akan melayani lebih baik... jika tidak biarkan dia datang kembali setelah empat tahun" Sadr kepada wartawan di Najaf, 60 kilometer selatan Baghdad.
Pemimpin Syiah, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya dari politik aktif, menuduh pemerintah Maliki "membangun kediktatoran " dengan tidak memasukkan calon kandidat dari pemilihan parlemen.
"Keputusan untuk mengecualikan calon dari pemilihan parlemen, terlepas dari siapa yang ditolak... berusaha untuk membungkam suara-suara oposisi yang tepat dan suara-suara yang mengekspos korupsi" katanya.
"Gedung kediktatoran jelas, bangunan dari satu partai [ sistem ] jelas" tambahnya.
Dia juga menuduh Perdana Menteri Maliki menargetkan Sunni menjelang pemilu.
"Saya tahu mereka ingin meminggirkan kaum Sunni sehingga mereka tidak memilih, dan mereka dihujani bom dan meneror provinsi mereka sehingga mereka tidak memilih" kata ulama berpengaruh ini.
Berkampanye untuk pemilihan umum 30 April yang dilakukan pada hari Selasa, Perdana Menteri Nuri al - Maliki mencoba peruntungan untuk masa jabatan ketiga dimana saat ini pemerintahannya bergulat dengan pertumpahan darah terburuk di negara itu dalam beberapa tahun, AFP melaporkan.
Poster terlihat di sekitar Baghdad dan di seluruh negeri dimana kandidat bersaing untuk salah satu dari 328 kursi parlemen.
Tidak ada partai tunggal diharapkan untuk memenangkan mayoritas mutlak dan pemilu sebelumnya telah melihat bagaimana pembentukan pemerintahan memakan waktu sangat lama.
Meskipun tidak secara resmi dikonfirmasi, pemilu tampaknya tidak mungkin dilakukan di seluruh bagian provinsi padang pasir di barat Anbar, yang telah dilanda aksi kekerasan sejak awal tahun ini, dengan militan memegang kendali seluruh kota di depan pintu Baghdad.
Pemilih Irak memiliki daftar keluhan yang panjang, mulai dari pemadaman listrik panjang, jeleknya pendistribusian dan pembuangan air kotor samapai kepada korupsi yang merajalela dan tingkat pengangguran yang tinggi. Belum lagi serangan hampir setiap hari yang telah menewaskan lebih dari 2.200 orang tahun ini.
Tapi pemilu di Irak jarang berjuang atas isu-isu politik, tapi mereka memilih berdasarkan isue sektarian, kesukuan atau etnis.
sumber: alarabiya
0 komentar:
Posting Komentar