Putin mengakui Krimea sebagai negara berdaulat, Barat Membalas Sanksi

wartaperang - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit pada hari Senin mengakui wilayah Krimea Ukraina sebagai "negara berdaulat dan merdeka" hanya beberapa jam setelah wilayah strategis di semenanjung Laut Hitam menyatakan memisahkan diri dari Ukraina.

Langkah terakhirnya memicu sanksi-sanksi Barat terberat melawan Rusia sejak Perang Dingin - dengan Washington dan Uni Eropa membalas dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan. Presiden AS Barack Obama bersumpah untuk "meningkatkan tekanan" jika Kremlin tidak mundur.

Gejolak Ukraina telah menjadi krisis keamanan yang paling parah di Eropa dalam beberapa tahun dan ketegangan telah tinggi sejak pasukan Rusia menguasai Krimea, yang diputuskan dalam referendum hari Minggu untuk bergabung dengan Rusia.

Presiden Obama mengeluarkan perintah eksekutif memilih tujuh pejabat pemerintah Rusia untuk mendapatkan sanksi. Amerika Serikat juga mengatakan mengidentifikasi dan menargetkan aset individu lain yang bukan pegawai pemerintah tetapi mendukung mereka.

Obama mengatakan ia akan mulai memindahkan beban ke Rusia dan ia memperingatkan bahwa lebih banyak orang bisa menghadapi hukuman keuangan.

"Jika Rusia terus mengganggu di Ukraina, kami siap untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut", kata Obama dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Associated Press.

Semua asset mereka di AS ditargetkan oleh Washington untuk dibekukan dan tidak ada satu pun di Amerika Serikat dapat melakukan bisnis dengan mereka di bawah perintah Obama.

Dia menambahkan dalam sebuah pernyataan singkat dari Gedung Putih bahwa ia masih percaya mungkin ada resolusi diplomatik untuk krisis dan bahwa sanksi dapat disesuaikan berdasarkan apakah Rusia meningkatkan atau menarik kembali keterlibatannya.

Departemen Keuangan juga telah menerapkan sanksi pada empat warga Ukraina, termasuk mantan Presiden Viktor Yanukovich dan dua pemimpin separatis Krimea.

Larangan Uni Eropa

Pengumuman AS datang tak lama setelah Uni Eropa mengumumkan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada 21 orang.

Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius mengatakan kepada AFP bahwa 21 orang akan menjadi sasaran larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Daftar pejabat dikenakan sanksi Uni Eropa termasuk tiga komandan senior Rusia, Perdana Menteri Krimea, ketua komite Duma Rusia pada Commonwealth of Independent States ( CIS ) dan pejabat senior lainnya.

Para pejabat akan dikenakan larangan visa Uni Eropa dan pembekuan aset.

sumber:alarabiya