Mesir Meloloskan UU Pilpres

wartaperang - Presiden Interim Mesir Adly Mansour pada hari Sabtu telah menyetujui undang-undang yang bertujuan untuk mengatur pemilihan presiden mendatang negara itu.

Penasihat hukum Ali Awad mengatakan Sabtu di televisi negara bahwa dengan penerapan hukum ini, komite pemilu sekarang dapat menetapkan tanggal pemilu yang diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan April.

Undang-undang baru melindungi keputusan komisi pemilihan umum dari tuntutan hukum, menjadi isu perdebatan di pengadilan Mesir yang menyebabkan dua kubu saling bertentangan.

UU ini menetapkan bahwa calon presiden harus lulusan universitas dan setidaknya berumur 40 tahun yang telah menyelesaikan dinas militer mereka dan memiliki orang tua Mesir.

Tidak ada orang asing

UU ini juga melarang setiap calon yang mempunyai kewarganegaraan asing atau yang orang tuanya atau pasangan memiliki kewarganegaraan asing.

Juga menetapkan bahwa calon harus mendapatkan tanda tangan dari 25.000 pemilih dari 15 provinsi untuk memenuhi syarat, serta pengaturan 20 juta pound Mesir sebagai budget untuk belanja kampanye menjelang putaran pertama pemungutan suara dan $ 700,000 ( £ 5.000.000 ) dalam kasus run-off.

Pemilu dipandang sebagai langkah besar dalam roadmap yang digariskan oleh pemerintah sementara setelah militer terguling Mursi pada bulan Juli.

Kepala militer Field Marshal Abdel Fattah al-Sisi secara luas diharapkan untuk menyatakan pencalonannya segera, dan diperkirakan akan menang jika maju dalam pilpres ini.

sumber: alarabiya