Kerry Memperingatkan Rusia atas Referendum Krimea

wartaperang - Menlu Amerika Serikat John Kerry memperingatkan pada Senin dari "serangkaian langkah-langkah serius" melawan Rusia jika referendum Krimea Ukraina berjalan seperti yang direncanakan.

Dia mengatakan sanksi akan datang dari Amerika Serikat selain Eropa.

Otoritas Pro-Moskow di Krimea pada hari Kamis meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menanggapi permintaan untuk wilayah mereka agar bergabung dengan Federasi Rusia, yang akan melaksanakan referendum pada 16 Maret, Agence France - Presse melaporkan.

"Parlemen Krimea telah mengadopsi mosi untuk Krimea agar bergabung dengan Rusia. Hal ini telah meminta presiden Rusia dan parlemen untuk mempertimbangkan permintaan ini" kata anggota parlemen, Grigoriy Ioffe, kepada AFP.

Parlemen di Krimea, yang menikmati tingkat otonomi di bawah hukum Ukraina saat ini, telah melakukan voting dimana 78 setuju dan delapan abstain dalam mendukung referendum, Associated Press melaporkan. Pemilih lokal juga akan diberi pilihan memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari Ukraina, tetapi dengan meningkatkan kekuatan lokal.

Tidak ada tanggapan segera dari pemerintah pusat Ukraina untuk keputusan ini. Pada hari Rabu, Perdana Menteri Ukraina mengatakan kepada The Associated Press bahwa Krimea akan tetap menjadi bagian dari Ukraina.

Valentina Matvienko, juru bicara parlemen Rusia, mengatakan Jumat bahwa Krimea akan diterima sebagai bagian yang sama dari Rusia jika suara untuk meninggalkan Ukraina dalam referendum yang akan datang tercapai, Associated Press melaporkan.

Mengancam Sanksi

Para pemimpin Eropa, termasuk Perancis dan Jerman, Rusia memperingatkan sanksi potensial kepada Rusia atas intervensi militernya di Ukraina menyusul penolakan Moskow atas upaya diplomatik yang diusulkan Barat untuk membujuk mereka keluar dari Krimea.

Amerika Serikat telah mengatakan, pihaknya siap untuk menjatuhkan sanksi seperti larangan visa, pembekuan aset para pejabat Rusia individu dan pembatasan hubungan bisnis dalam beberapa hari, bukan minggu.

Pada hari Jumat, menteri luar negeri Prancis mengatakan bahwa jika sanksi pertama tidak berhasil melawan Rusia menghentikan intervensi militer di Ukraina, sanksi kedua bisa mengikuti, menargetkan bisnis Rusia dan orang-orang dekat dengan Presiden Vladimir Putin.

"Jika tidak ada hasil yang sangat cepat, akan ada langkah-langkah baru yang ditujukan untuk yang bertanggung jawab dan bisnis-bisnis Rusia" dikutip Reuters Laurent Fabius mengatakan kepada France Info radio.

"Ini bisa berupa pembekuan aset, bisa jadi pembatalan visa, bisa juga menolak visa" tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Rusia Melawan

Sementara itu, Rusia dengan nada tinggi pada Jumat bersumpah melakukan pembalasan jika sanksi diberlakukan setelah Perancis mengancam putaran kedua embargo jika Moskow tidak berhenti intervensi di Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Uni Eropa mengambil "posisi yang sangat tidak konstruktif" dengan membekukan pembicaraan mengurangi hambatan visa yang menyulitkan perjalanan antara Rusia dan Uni Eropa atas Ukraina.

Pernyataan kementerian menambahkan, "Rusia tidak akan menerima bahasa sanksi dan ancaman" dan akan membalas jika sanksi dikenakan.

sumber:alarabiya