wartaperang - Sekitar 93 persen dari pemilih Krimea telah mendukung bergabung dengan Rusia dan memisahkan diri dari Ukraina dalam referendum yang dilaksanakan pada hari Minggu, menurut kantor berita Rusia RIA.

Hasil pemungutan suara hari Minggu sudah diprediksi, meskipun penyelenggara utama mengatakan angka itu prematur dan bahwa hasil awal akan diumumkan kemudian.

Ribuan orang memenuhi Lenin Square di pusat Simferopol, ibukota Krimea, dan melambaikan bendera Krimea dan Rusia.

Mayoritas pemilih sekitar 1,5 juta orang warga Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia, mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan prospek lebih cerah bergabung dengan sebuah negara yang mampu menegaskan dirinya di panggung dunia.

Namun, referendum ini dilihat oleh orang luar Krimea sebagai bentuk pencaplokan tanah oleh Kremlin yang berusaha untuk mengeksploitasi kelemahan ekonomi dan militer yang lemah dari Ukraina.

Referendum

Menjelang pemungutan suara, penjabat presiden Ukraina, Oleksander Turchinov, menghimbau masyarakat untuk memboikot referendum.

"Hasilnya telah ditulis di Kremlin, yang membutuhkan beberapa alasan untuk secara resmi menempatkan pasukan di tanah kami dan memulai perang yang akan menghancurkan kehidupan masyarakat dan prospek ekonomi Krimea" kata Turchinov.

Krimea pada hari Minggu yang melakukan referendum telah dikutuk sebagai referendum illegal oleh Kiev dan Barat, tetapi didukung oleh Moskow.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah membenarkan sikapnya di Krimea dengan mengatakan ia harus melindungi orang-orang dari "fasis" di Kiev yang menyingkirkan Presiden Viktor Yanukovich pada bulan Februari menyusul pemberontakan di mana lebih dari 100 orang tewas.

Kiev dan pemerintah Barat menyatakan referendum ilegal tapi tidak berdaya untuk menghentikannya.

Menteri luar negeri Uni Eropa mengisyaratkan kemungkinan sanksi akan diumumkan pada Senin, menurut Agence France - Presse.

Putin dan Obama ancang-ancang

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden AS Barack Obama pada hari Minggu referendum itu sah.

Percakapan telepon antara kedua pemimpin, yang Kremlin mengatakan diprakarsai oleh Amerika Serikat, terjadi di tengah meningkatnya ketegangan AS-Rusia selama referendum.

"Putin menekankan bahwa referendum sepenuhnya sejalan dengan norma-norma hukum internasional dan piagam PBB", kata Kremlin.

Ia menambahkan bahwa referendum memperhitungkan "preseden Kosovo yang terkenal" yang telah diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat dan semua kecuali lima anggota Uni Eropa dimana Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008.

Meskipun tekanan meningkat antara dua kekuatan dunia, pernyataan itu juga mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa "meskipun ada perbedaan dalam penilaian, perlu untuk bersama-sama mencari cara untuk menstabilkan situasi di Ukraina".

Putin juga mengatakan kepada Presiden AS bahwa setiap Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa ( OSCE ) yang mengawasi misi harus mencakup "semua wilayah Ukraina" dan bukan hanya Krimea.

sumber: alarabiya

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top